Pedoman Pemilu 2019 Bagi Pemula

Seberapapun nggak pedulinya kita sama politik di negara ini dan tetek bengeknya, kita pasti bakal terlibat. Contohnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan pas banget pemilu 2019 sudah mau datang. Pemilu itu masuk dalam hak politik kita ketimbang kewajiban, jangan salah. Ya walaupun saat kita bilang itu adalah hak, maka kita bebas mau menggunakannya atau nggak, tapi setelah pemilu selesai, kita tetap punya tanggung jawab yang sama dengan mereka yang menggunakan haknya. Ketidakpedulian kita sama politik dan tetek bengeknya mungkin akibat dari para pelaku politik yang kelakuannya di luar nalar dan bikin kita males. Mungkin juga karena membahas ketololan netizen di media sosial, tempat berlibur asik dan murah, pria atau wanita idaman, tempat kerja baru, luka-liku hubungan teman kita, jauh lebih menarik ketimbang politik. Atau jangan-jangan hanya karena bahasa yang digunakan saat bahas politik dan pemilu terlalu njlimet.

Di sini kami mau mencoba memberikan gambaran sederhana tentang apa yang minimal mesti diketahui tentang pemilu 2019. Ketidakpedulian tentang pemilu menurut kami ada batas minimalnya. Tenang aja, ini nggak akan makan banyak waktu dan semua bahasan disini bakal disederhanakan. Setidaknya ada 4 pertanyaan mendasar yang mesti bisa dijawab:

  1. Kapan pemilu 2019 diadakan?
  2. Berapa surat suara yang akan kita dapat jika ikut pemilu?
  3. Apa perbedaan dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD?
  4. Lebih baik celup tinta di jari yang mana setelah ikut pemilu?

Kalau memang sudah dipahami semuanya, ywdh c.

1. Kapan pemilu 2019 diadakan?
Pemilu 2019 akan diadakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019. Penting buat yang merencanakan cuti untuk malah liburan panjang, bukannya ikut pemilu karena Hari Jumat tanggal 19 April 2019 adalah hari libur Jumat Agung. Cuti di tanggal 18 April dan kalian akan mendapatkan 5 hari libur. Tapi maaf untuk kalian yang kerja dengan sistem shift.

2. Berapa surat suara yang akan kita dapat jika ikut pemilu?
Ada 5 surat suara yang akan kita dapat di pemilu 2019, untuk memilih:

  • presiden
  • anggota DPR
  • anggota DPRD Provinsi
  • anggota DPRD Kota/Kabupaten
  • anggota DPD

“Kok banyak ya? Perasaan dulu nggak sebanyak ini deh.”
Perasaan lau aja itu. Jangan pakai perasaan mulu dan jangan pakai perasaan doang.

3. Apa perbedaan dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD?
Nah ini pengetahuan minimal yang penting diketahui, karena pemilu 2019 nanti kita memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD. Jadi walaupun nanti kita cuma asal pilih orang yang mukanya kelihatan nggak jahat, minimal kita tahu mereka bakal dipilih jadi apa.

Konsepnya begini, Pertama kita pahami kalau pemerintah sama lembaga legislatif itu dua hal yang beda banget. Kedua, kita bedakan wilayah pusat/nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Sekarang kita gabung dua konsep ini.

  • Di wilayah pusat/nasional ada pemerintah pusat dipimpin oleh presiden dan ada lembaga legislatif yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  • Di wilayah provinsi ada pemerintah provinsi dipimpin oleh Gubernur dan ada lembaga legislatifnya juga yaitu DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi)
  • Di wilayah kota/kabupaten ada pemerintah kota/kabupaten dipimpin oleh Walikota/Bupati dan ada lembaga legislatifnya juga yaitu DPRD Kota/Kabupaten

Itu hal pertama yang bakal bedain berdasarkan wilayah kekuasaan mereka. Misalnya seseorang tinggal di Kota Depok Kecamatan Sukmajaya Provinsi Jawa Barat, maka pemilu 2019 nanti dia bakal milih:

  • presiden untuk negara Indonesia
  • anggota DPR yang mewakili Kota Depok untuk negara Indonesia
  • anggota DPRD Provinsi yang mewakili Kota Depok untuk Provinsi Jawa Barat
  • anggota DPRD Kota yang mewakili Kecamatan Sukmajaya untuk Kota Depok
  • anggota DPD yang mewakili Provinsi Jawa Barat untuk negara Indonesia.

Tugas/Kerjaan DPR
Yang kedua adalah yang bedain kerjaan mereka. Tahu undang-undang? Kalau misalnya kita naik motor nggak pake helm, terus ada razia polisi dan kita ditilang kena denda Rp 200.000. Nah, denda itu berdasarkan undang-undang yang disusun DPR. Diumpamakan waktu buat undang-undang lalu lintas:

DPR A: Boy, Kita kalo naik motor kaga pake helm bahaya dah.
DPR B: Yaudah Kita wajibin aja kalo naik motor kudu pake helm.
DPR C: Tapi anak sekolah biasanya pada batu kalo dibilangin, padahal mah buat kalo kenapa2x gitu kan.
DPR B: Yaudah Kita denda aja nopek ceng kalo yang naek motor kaga pake helm, biar kalo dia ga pake helm trus didenda trus besoknya dia jadi pake helm deh, jadi kalo kenapa2 bisa diminimalisir.
DPR A&C: Se7

Dan kemudian aturan itu berlaku buat seluruh Indonesia Raya karena yang buat aturan dalam bentuk undang-undang itu DPR. Yang buat (wakil) rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia juga. Idealnya seperti itu.

Tugas/Kerjaan DPRD Provinsi
Nah sekarang kita udah punya SIM pake helm, trus kita naik motor ke Jakarta. Eh, tetep ditilang sama polisi karena masuk jalur busway kena denda Rp 500.000. Dasar polisi tilang kita udah beda lagi nih, bukan undang-undang lalu lintas lagi, tapi Peraturan Daerah DKI Jakarta dimana yang buat adalah DPRD Provinsi. Kalau diumpamakan bagaimana buatnya, kurang lebih sama kaya DPR tadi, cuma cakupan wilayah aturannya ya cuma di Provinsi DKI Jakarta aja. Itu kerjaannya DPRD Provinsi.

Tugas/Kerjaan DPRD Kota/Kabupaten
Kalau ini ya sama, polanya udah tahu kan? Jadi untuk aturan semisal di Kota Pariaman, Sumatera Barat. DPRD Kotanya yang buat aturan berupa peraturan daerah Kota Pariaman. Disana ada aturan denda satu juta rupiah buat waria yang ganggu ketertiban umum. Itu juga hasil kerjaan dari DPRD Kota. (DKI Jakarta tidak ada DPRD Kota/Kabupaten, jadi cuma terima 4 surat suara)

 

Tugas/Kerjaan DPD
Nah ini yang agak unik karena kalo masalah kerjaannya mirip-mirip sama DPR, bikin undang-undang. Bedanya dimana? Bedanya mewakili apa dan siapa. Kalau DPR itu walaupun mewakili daerah, tapi lebih pasnya mereka mewakili satu pandangan politik dari satu daerah. Kan banyak tuh partai politik sekarang, idealnya mereka punya pandangan beda-beda dan DPR wakilin pandangan masing-masing kelompoknya itu. Sedangkan DPD cuma perwakilan dari daerah doang, nggak ada partai politiknya atau nggak ada bawa pandangan politik kelompok. Kerjaan hampir sama kaya DPR, tapi asalnya mereka berbeda.

Nah itu dia panduan singkat pemilu 2019 bagi pemula dari kami. Kenapa kami harus jelaskan tugas dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD? Karena peraturan itu ada banyak yang memang bagus sekali dan pas untuk masyarakat, ada juga yang aneh dan sama sekali tidak cocok dengan keadaan. Dan mereka inilah yang nanti kita pilih yang bakal muter otak buat bikin peraturan-peraturan itu. Kualitas  dari peraturan yang bakal ngatur hidup kita sudah ditentukan sejak kita milih wakil kita di legislatif. Tulisan ini adalah hasil dari penyederhanaan tugas lembaga legislatif untuk keperluan panduan pemilu 2019 bagi pemula. Sebagaimana karakter dari ilmu, saat ia dijelaskan dan kita mencoba memahami, maka ia akan membuka wajah aslinya makin dalam dengan pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban lain. Semoga bermanfaat.

4. Lebih baik celup tinta di jari yang mana setelah ikut pemilu?
Kelingking kiri. Selalu kelingking kiri.

113 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Ladiesman217

Jarang membaca tapi jarang menulis. Doyan tidur.

Mungkin Anda juga menyukai

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: